Wabah Pinjaman Online

  • Share

Internet sebagai unsur dari pertumbuhan teknologi menyerahkan pengaruh yang spektakuler pada kehidupan. Dengan internet, informasi menjadi gampang diakses, baik tersebut menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Bahkan dengan timbulnya internet, seakan-akan dunia tidak mengenal batas. Lambat laun, peranan internet menjadi keperluan yang tidak bisa terlepas untuk manusia. Penggunaan internet pun merambah pada sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan. Misalnya, muncul mobile banking, Ovo, Gojek, Grab dan semacamnya yang adalahinovasi transaksi pembayaran, delivery, logistik maupun transportasi. Perkembangan lainnya yang turut memeriahkan era digital yaitu adanya inovasi finansial digital dan pinjaman duit berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending).

 

Isu yang dibicarakan dalam artikel ini merupakan mewabahnya penawaran Pinjaman Online/pinjol. Saat ini, pinjol sedang gencar-gencarnya mengerjakan penawaran jasa pinjaman uang. Strategi pasar yang dilaksanakan oleh pinjol diantaranya memutuskan rendahnya pengenaan bunga, persyaratan yang tidak ribet, besaran pinjaman dibuka dari kisaran Rp 500.000,- sampai jutaan rupiah, serta tidak menyertakan garansi serta tidak dibutuhkan tatap muka antara peminjam dan pemberi pinjaman. Beragam kelebihan pinjol itu menjadi pesona yang lumayan menggiurkan dikomparasikan dengan penawaran pinjaman duit secara konvensional (lembaga jasa finansial maupun pembiayaan). Akses informasi berkaitan pinjol pun gampang diperoleh. Hanya dengan mengetik di website internet melewati smartphone, informasi berkaitan dengan pinjol bakal bermunculan. Terkadang, untuk sebagian pemakai smartphone ingin abai dengan masuknya pesan/notifikasi dari nomor tidak dikenal berkaitan dengan penawaran pinjol.

 

Sedangkan beberapa lagi ingin tertarik dengan penawaran yang diberikan. Ada pula yang merasa terganggu dengan masuknya pesan dari nomor tidak dikenal tersebut. Kemudahan penawaran yang diserahkan oleh pinjol tidak semanis realitanya. Buktinya, beberapa peminjam merasa terpapar jebakan. Bahkan berpotensi pada sangkaan pelanggaran hukum. Seperti adanya ancaman, ekspedisi gambar porno, perusakan nama baik, manipulasi data serta penyadapan/ penyebaran data individu (illegal access) tanpa sepengetahuan si peminjam. Tentunya urusan itu menimbulkan keresahan untuk masyarakat. Terlebih andai masyarakat sekaligus sebagai pemakai jasa pinjol menjadi korban. Dari sekian tidak sedikit pemberitaan korban pinjol, di antara korban pernah mengadu ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Sebelumnya korban adalahpemakai jasa top up produk virtual dari software Shopintar dan kredit online dari software Kredit Pintar.

 

Korban protes terhadap layanan Shopintar disebabkan korban telah empat kali mendeposit dananya. Namun terdapat satu transaksi yang belum diproses. Disamping itu, korban terkejut saat mendapatkan notifikasi tagihan pembayaran diKredit Pintar atas hutang dari transaksi kredit yang dilakukannya di software Shopintar. Akhirnya, korban juga merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Sementara itu, korban sudah mengucapkan aduannya untuk costumer cervice (CS) software Shopintar. Korban pun telah melaporkan permasalahannya ke pihak OJK Regional 9 Kalimantan. Namun belum terdapat kepastian atas tindak lanjut persoalan korban dimaksud. Ditinjau dari aspek kewenangan OJK terhadap inovasi finansial digital di sektor jasa keuangan ditata dalam POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Sedangkan penataan pinjol berbasis teknologi informasi termuat dalam POJK No 77/POJK.01/2016.

 

Kewenangan OJK sehubungan erat terhadap penataan dan pemantauan terhadap pekerjaan kegiatan jasa finansial di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa finansial lainnya. Secara spesifik, OJK berwenang mengerjakan pengawasan penyelenggaraan pinjol yang terdaftar. Berdasarkan keterangan dari data rilis OJK, sejumlah 127 perusahaan yang baru tercatat per 7 Agustus 2019. Pengawasan OJK berkaitan dengan kewajiban untuk penyelenggara untuk mengucapkan laporan rutin secara elektronik untuk OJK, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Termasuk di dalamnya memuat laporan atas pengaduan Pengguna disertai tindak lanjut solusi pengaduan. Atas aduan korban tersebut, kemudian bagaimana peran OJK? Mengingat kredit online dariaplikasi Kredit Pintar tergolong 127 perusahaan terdaftar. OJK pun bisa memberlakukan pemantauan sebagaimana peraturan POJK Nomor 77 /Pojk.01/2016.

 

Lalu, bagaimana dengan perusahaan berstatus ilegal? OJK tidak berwenang mengerjakan pengawasan pinjol ilegal. Terlebih lagi, larangan untuk perusahaan pinjol tercatat hanya mempunyai sifat sanksi administratif. Baik berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan pekerjaan usaha dan pencabutan izin. Adapun tugas pemantauan terhadap pinjol ilegal di berikan pemerintah dengan menyusun Satgas Waspada Investigasi (SWI) yang berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Mengutip Harian Cnbcindonesia.com, atas mewabahnya pinjol illegal telah dilaksanakan penindakan (blokir) oleh SWI sejumlah 1.477 entitas semenjak tahun 2018 hingga Oktober 2019. Artinya, permintaan masyarakat bakal pinjam-meminjam duit secara online begitu besar. Hal ini pastinya menjadi PR untuk pemerintah guna menyerahkan payung hukum dalam penyelenggaraan pinjol. Bahwa regulasi hukum dalam level Undang-Undang menjadi keperluan yang paling diperlukan.

 

Dengan ketiadaan aturan, malah menimbulkan kekosongan hukum. Terlebih, penyelenggaraan pinjol rentan terhadap perbuatan pelanggaran hukum berupa ancaman, ekspedisi gambar porno, perusakan nama baik, manipulasi data serta penyadapan/ penyebaran data individu (illegal access) tanpa sepengetahuan si peminjam. Sementara itu, hukum tidak jarang kali ketinggalan. Penindakan terhadap pinjol yang sehubungan dengan hukum pidana didasarkan pada KUHP dan UU No 19 Tahun 2016 tentang evolusi atas UU nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam pemberlakuannya juga masih ada kekurangan. Bahwa jangkauan hukum pidana tidak dapat mencapai keseluruhan tindak pidana dalam penyelengaraan pinjol. Penjeratan pinjol sekitar ini dikenakan terhadap sangkaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melewati media elektronik.

 

Seharusnya, pemerintah melewati pembentuk undang-undang menyerahkan atensi lebih terhadap penyelenggaraan pinjol. Diperlukan suatu kepandaian guna penataan pinjol. Bahwa pembaruan hukum dibutuhkan dengan dibuatnya ketentuan khusus yang menata penyelengggaran pinjol, menilik semakin berkembangnya teknologi dan informasi dalam bertransaksi elektronik.

 

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *